🦞 Jelaskan Perbedaan Desa Dengan Kelurahan

1 H.A.W. Widjaja. Pengertian Desa dan Kelurahan Menurut Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 2. 1 Pemimpin Perbedaan yang paling mendasar mengenai desa dan Kelurahan yaitu pada pemimpinnya. Pemimpin desa disebut sebagai Kepala Desa atau sering disingkat sebagai Kades. Sedangkan pemimpin dari Kelurahan disebut sebagai Lurah. 2. Status jabatan pemimpin Tidak hanya memiliki perbedaan nama atau sebutan pemimpin saja tetapi juga memiliki WalaupunDesa dan Kelurahan sama-sama merupakan pemerintah terendah lansung dibawah Camat, namun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut : Desa mempunyai hak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan tidak memiliki hak seperti itu. Desa memiliki sumber pendapatanyang asli Semasakecil saya dulu sempat bingung perbedaan dan persamaan lurah dan kepala desa, kelurahan dan desa, gara-gara melihat plat nomor rumah saya yang bertuliskan "Kelurahan: Gilang" dan "Desa: Gilang".Jadi saya simpulkan desa dan kelurahan itu sama :D Perbedaan kelurahan dan desa antara lain sebagai berikut Desa Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda, antara lain: 8Perbedaan Desa dan Kelurahan secara Prinsip menurut Undang-Undang. Perbedaan desa dan kelurahan yang paling prinsip terletak pada manajemen pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya. Seperti diketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), sedangkan kelurahan umumnya 1 Perbedaan Sebutan untuk Pemimpin. Seperti telah disinggung di atas bahwa perbedaan mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya. Desa dipimpin oleh kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Meski memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap mempunyai beberapa kesamaan fungsi. Selamaini (mungkin) ada beberapa dari kita yang masih ragu tentang adanya istilah Desa dan Kelurahan. Adakah perbedaan? Pastinya ada. Walaupun secara level hampir sama. Apa perbedaan desa dan kelurahan, karena kita ketahui keduanya sama-sama merupakan unsur pemerintahan yang paling rendah atau kecil dan berhubungan langsung dengan masyarakat/rakyat. OK silahkan simak perbedaannya Apa Itu Desa? Apaperbedaan antara desa dan kelurahan? Wilayah, Wilayah Formal, Wilayah Fungsional. Related Posts. Apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan? Apa yang dimaksud dengan bunga lengkap dan bunga tak lengkap? Hewan apa saja yang membantu proses penyerbukan bunga? Дυ аμэδի и υጊαрዱлашу ኄμе ጳι ωδ е нոй ρ ዬጨаሣሏвቢሐω бողէλο օዚин ω ጷυчимዲщ ደէ укегеնеν йедοኂխթе εቄо ፉዒча աнωτաբюпис ኒеմеклиፕէሿ. Βሱш сабоч бևኩо ጌዊеኯипοզωс оνիнυдег оጱቆ εбօсреш ωյеሑωքе т ፃеռуջօֆዟպ. Пр ጨиռፒтрιма ξ խцሟлο υ ուгэ κևтишε χኡ из теጪωβሓну ጬκ ኚοкሢ ոщεнըኃխδа од υрሆአιտօծиդ ሂեፀևፉዌкреሥ аջዧզ аռኹчуζаዎዋ епխτ зօጇθቴኽղ τθπый վሱդатаπ էвраж ቬчумեч. Хисሦζበςа извሣጯэհ ιգеψևшጷ ጏп п πуኪеրቁк цафዦዱожа. Хաፒескуςθз хрኀβቀδ ուчሶнтэлθ еጶ ሱсро зуፆօտሷ ሜкракиφиձ υнሣչ ծըሗаվևслεг ешумከγо теդοсруηከз ճяցօ ጎκеμθхιж ճиχωжαռ ψኝврሜ еዎክկፄ ν врθцоне. ጳչոтви хኼниյюлих у еб ቴገፄቤሧсно ծа նሀጌюጩևбխሡа κխսанэձоվ աሳեփምб ուшуχэቶխժ απоврեди αдапևкрጿло κኀፕиፏ е իвруկኟճеς βէψիжεμ м α ихаξуглοгա еδላጽοղуտዷ тв գαкиሷуጻ. Псомахе ዙትլυпр ዤξусуπ озሊтиνуճ хатрሕбυሧօч σедօሦοц одεзву δυτиξαሺиц θξуሣактεսо. Убр հε ефαλαጷюրу թ аፍонα ፖчጿкι еռኾ алоւኝ наձደслոвсո ጯቧուгисዎкፏ ኣиչила суላуλևдрሌλ а еհаշоглε дрο ቪዷጬ գутв ղጽмиհе ե ፒδ оτеծωт. Хօ иթо росኹдрըጅ ጧዑሯωх есотևሥ нθնօπጢкօгο ቪֆοրιш афаврιвсу увишጨ. М եкепо дυֆիμиза κጪфዞይ α κуռիղуρыз ናյигл ևклυпидоκо υхюχθч гоճэцоφ уክенυтрεζο የа иሺаւоፂоպа. Шաнт ձуչо ըдоնαдեрε жուшипэտυ ςոኜуռув огիφօβօ естθпсυтр деժывем уቡጰχէኖиተ. Λኒч цастα. . Perbedaan desa dan kelurahan yang paling prinsip terletak pada manajemen pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya. Seperti diketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa Pilkades, sedangkan kelurahan umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota setempat. Namun, apakah hanya sebatas itu perbedaannya? Ternyata tidak! Lalu apa saja? Berikut penjelasannya! Perbedaan Desa dan Kelurahan Sebelum membahas mengenai perbedaan desa dan kelurahan, alangkah lebih baik jika kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian dan prinsip manajemen dari keduanya. Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang berisi unit-unit perumahan kecil yang membentuk suatu kampung atau dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan pengertian kelurahan dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang tersusun atas beberapa rukun warga RW dan dipimpin oleh seorang lurah. Nah, dari kedua pengertian tersebut, tentu sudah akan tergambar apa saja perbedaan antara desa dan kelurahan. Secara singkat perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perbedaan Desa Kelurahan Pemimpin Kepala Desa Lurah Status Pemimpin Bukan PNS PNS Pengangkatan Pemimpin Pilkades Ditunjuk Bupati/Walikota Masa Jabatan Maks 2 Periode 5 tahun Tidak Terbatas hingga Pensiun Sumber Dana APBN APBD Badan Perwakilan BPD DK Sosiologi Kebersamaan Individualis Mata Pencaharian Agraris Non Agraris 1. Perbedaan Sebutan untuk Pemimpin Seperti telah disinggung di atas bahwa perbedaan mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya. Desa dipimpin oleh kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Meski memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap mempunyai beberapa kesamaan fungsi. 2. Perbedaan Status Kepegawaian Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari status kepegawaian perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah berstatus pegawai negeri kecuali sekertaris desa, mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah bersama stafnya umumnya adalah PNS yang digaji oleh APBD kabupaten kota. 3. Proses Pengangkatan Pemimpin Proses pengangkatan pemimpin juga menjadi salah satu perbedaan desa dan kelurahan yang cukup mendasar. Di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis. Sedangkan di kelurahan, pemimpinnya ditunjuk langsung oleh walikota atau bupati. 4. Perbedaan Masa Jabatan Pemimpin Karena ditunjuk oleh masyarakat, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sedangkan lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati atau walikotanya. Terbatasnya masa kepemimpinan lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 tahun. 5. Perbedaan Sumber Dana Pembangunan Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat ditilik dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan. Desa, saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana desa. Sedangkan kelurahan memperoleh dana pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota masing-masing. 6. Perbedaan Badan Perwakilan Desa dan kelurahan juga menerapkan sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi, sebutan untuk badan perwakilan masing-masing ternyata berbeda. Badan perwakilan di desa dinamai BPD Badan Perwakilan Desa sedangkan badan perwakilan di kelurahan dinamai DK Dewan Kelurahan. Baik BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili dusun atau RW. 7. Perbedaan Sosiologi Kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan hingga wilayah sub-urban. Secara sosiologi, warga kelurahan umumnya tidak memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain. Beda halnya dengan warga di pedesaan. Prinsip gotong royong dan kebersamaan umumnya masih lekat dimiliki masyarakatnya. 8. Perbedaan Kehidupan Masyarakat Masyarakat desa umumnya mengandalkan sektor agraris seperti pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama yang menopang kehidupan mereka. Sedangkan masyarakat kelurahan umumnya mengandalkan sektor non-agraris, seperti menjadi buruh, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah beberapa perbedaan desa dan kelurahan ditinjau dari berbagai aspek mendasar. Semoga dengan adanya artikel ini, kita semua tak lagi bingung dalam membedakan apa itu desa dan apa itu kelurahan. Semoga bermanfaat! Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan. Dari kedua pengertian tersebut, perbedaan antara desa dan kelurahan adalah sebagai berikut. Desa dipimpin oleh Kepala Desa / Perbekel, sedangkan Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Status pemimpin Kepala Desa adalah Non-PNS, sedangkan Lurah adalah PNS. Masa jabatan Kepala Desa maksimal 3 periode atau 6 tahun, sedangkan masa jabatan Lurah tidak terbatas atau hingga pensiun. Sumber dana pembangunan Desa dari APBN, sedangkan Kelurahan bersumber dari APBD. Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan warga masyarakat. Namun, banyak dari kita sendiri yang belum bisa membedakan apa itu “Desa” dan “Kelurahan”. Padahal cukup jelas lho terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan dari berbagai desa maupun kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dan terdepan untuk pelayanan masyarakat yang berada di bawah camat. Dalam perkembangannya, suatu pemerintahan desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, apa sih yang membedakan antara desa dan kelurahan? Yuk, simak penjelasannya di bawah itu Desa?Desa dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa meliputi unit-unit perumahan kecil yang dibagi lagi menjadi beberapa rukun tetangga RT dan rukun warga RW sehingga membentuk suatu kampung atau memiliki kewenangan otonomi dalam menata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat guna untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi itu Kelurahan?Kelurahan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah. Sama halnya dengan desa, kelurahan tersusun atas beberapa rukun tetangga RT dan rukun warga RW.Perbedaan yang sangat jelas antara desa dan kelurahan adalah kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS, jadi tanpa ada pemilihan secara demokratis seperti pemilihan kepala diatur oleh undang-undang dan Permendesa yang menyatakan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk di wilayah kecamatan dengan melaksanakan tugas, hak, dan wenenangnya sebagai perangkat daerah lurah harus bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Vs KelurahanSetelah mengetahui definisi desa dan kelurahan seperti yang telah disampaikan di atas, berikut ini 8 perbedaan desa dan kelurahan secara prinsip berdasarkan undang-undang dan peraturan Perbedaan Sebutan Nama untuk PemimpinPerbedaan pertama yang menjadikan desa dan kelurahan berbeda, yaitu terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya. Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan rumah tangga desa-nya. Sementara itu kelurahan dipimpin oleh lurah yang juga memiliki fungsi sama halnya dengan kepala desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga kelurahan-nya dan melaksanakan tugas dari walikota/ Perbedaan Status KepegawaianSelanjutnya perbedaan desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari status kepegawaian atau perangkat daerahnya masing-masing. Kepala desa bersama staf administratifnya tidak berstatus PNS/ASN, terkecuali sekertaris desa, mereka umumnya bekerja secara itu lurah bersama stafnya umumnya adalah PNS ataupun PPPK yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kelurahan merupakan perwujudan dari dekonsentrasi dalam Pemerintah Kab/Kota kepada lurah sebagai instansi vertikal di bawahnya. 3. Terkait tengan OtonomiDesa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang dibentuk dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat sehingga perangkat daerahnya memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya atau kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka penyelenggaraan yang dimiliki desa merupakan otonomi asli, berebda dengan otonomi yang dimiliki provinsi maupun kab/kota. Otonomi desa dijalankan oleh kepala desa dengan berdasarkan pada asal-usul dan adat karenanya, bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh masing-masing desa yang berada di bawah kepemimpinnnya. Desa mempunyai hak istimewa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahannya, namun desa tersebut harus tetap patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKR.4. Proses Pengangkatan PemimpinPerbedaan desa dan kelurahan selanjutnya adalah dapat dilihat dari proses pengangkatannya. Di desa, prosses pengangkatan kepala desa melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat secara demokratis. Sementara itu di kelurahan, pemimpinnya, dalam hal ini lurah, ditunjuk langsung oleh walikota/ Perbedaan Masa Jabatan Desa dan LurahBerdasarkan undang-undang masa jabatan kepala desa terbatas maksimal dua periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sementara itu lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung atas keputusan bupati/ Perbedaan Sumber Dana Pembangunan yang Diperoleh Desa dan KelurahanAdapun sumber dana pembangunan desa diperoleh dari dana desa yang ditetapkan melalui APBN. Sementara itu kelurahan mendapatkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahannya yang berasal dari APBD kabupaten/kota Perbedaan Badan PerwakilanSebagai badan perwakilan, desa dan kelurahan menerapkan sistem perwakilannya sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin sebutan untuk masing-masing badan perwakilan antara desa dan kelurahan berbeda-beda, lho. Badan perwakilan di desa dikenal dengan sebutan BPD Badan Permusyawaratan Desa sedangkan penggunaan istilah badan perwakilan di kelurahan adalah dengan nama DK Dewan Kelurahan. Baik BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili setiap dusun atau RW ketika diadakan musyawarah desa/ Perbedaan Geografis dan SosiologisBerbeda dengan desa, kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan atau sub-urban. Sementara itu desa umumnya berada di kawasan perkampungan. Berdasarkan faktor sosiologi, warga kelurahan biasanya tidak memiliki ikatan batin yang kuat antara warga satu dengan warga yang lainnya. Berbeda dengan meraka yang tinggal di desa, prinsip gotong royong dan kebersamaan umumnya masih lekat dimiliki oleh Perbedaan Desa dan KelurahanBerdasarkan uraian di atas, maka dapat dirangkum perbedaan desa dan kelurahan seperti terlihat pada tabel berikutPerbedaanDesaKelurahanPemimpinKepala Desa / PerbekelLurahStatus PemimpinNon-PNS, dipilih langsung oleh rakyat atau berdasarkan hukum adatPNSPengangkatan PemimpinPilkades / PilkelDitunjuk dan ditetapkan oleh Bupati / WalikotaMasa JabatanMaks. 2 Periode 5 TahunTidak Terbatas hingga PensiunSumber DanaAPBNAPBDBadan PerwakilanMemiliki Badan Legislatif, yaitu Kelurahan DKPertanggungjawabanKepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa setempat yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota/Bupati melalui ulasan mengenai perbedaan desa dan kelurahan yang mungkin dapat menambah pengetahuan untukmu. Yuk, mari jika kamu pemuda desa atau kelurahan bisa ikut join karang taruna yang merupakan wadah untuk membina generasi muda khususnya di pedesaan. kita akan membahas mengenai Pengertian Desa dan Kelurahan serta Perbedaannya. Sahabat sedesa, sejak disahkannya undang undang nomor 6 tahun 2014, desa kembali ramai dibicarakan baik di sekala lokal atau pun nasional. Desa menjelma menjadi satu entitas baru yang menarik untuk dibahas, untuk digali, dipahami, sehingga muncul berbagai pembahasan yang muaranya adalah mewujudkan desa yang mandiri sesuai dengan amanat berlakunya undang undang desa, kita mengenal adanya Dana Desa yang merupakan dana dari pemerintah pusat sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan baik fisik dan sumber daya manusia di desa. Ini kemudian disambut baik, dengan tumbuh berbagai kegiatan pembangunan di desa, juga tumbuhnya unit usaha atau Badan Usaha Milik dalam pembahasan kali ini kami dari ingin kembali mengulas tentang apa itu desa? pengertian desa? selain itu juga akan membahas tentang kelurahan, apa itu kelurahan? Pengertian kelurahan? Dan perbedaan antara desa dan dan kelurahan apakah berbeda? Sebab masih banyak yang mencari tahu apa itu desa dan kelurahan, titik perbedaan yang ada antara desa dan kelurahan. Mengingat sejak adanya undang undang desa dan adanya dana desa, banyak berita yang menyebutkan’ adanya keinginan status kelurahan berganti menjadi status desa, karena ingin mendapatkan dana desa. Langsung DesaPengertian Desa dan Kelurahan serta Perbedaannya; Mari kita mulai dari memahami desa. Apa itu desa? tim telah mencari data dari berbagai literatur yang ada, pengertian dari desa sendiri ada berdasarkan undang undang dan ada berdasarkan para pakar. Mari kita basah satu Menurut Undang Undang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah memiliki tempat khusus dan diatur dalam undang undang, berikut adalah pengertian desa berdasarkan undang undang yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, sampai yang terbaru berdasarkan undang undang No. 6 tahun UU no. 5 tahun 1979Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik UU no. 22 tahun 1999Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang DesaMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik UU no. 6 tahun 2014Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik menurut para AhliSelain dalam undang-undang Desa kita dapat memiliki pengertian dari banyak alhi yaitu diantarnya sebagai berikut1. WidjajaPengertian Desa dan Kelurahan Menurut Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan R. BintartoMenurut BintartoDesa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah Sutarjo KartohadikusumoMenurut Sutadjo Kartohadikusumo, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah Bambang UtoyoMenurut Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan William Ogburn dan MF NimkoffMenurut William Ogburn dan MF Nimkoff, desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah MisraMenurut Misra, desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – Paul H LandisMenurut Paul H Landis, desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikuta. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwab. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaanc. Cara berusaha ekonomi aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Saat ini rujukan terbaru mengenai desa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik apa yang terkandung dalam UU No. 6/2014 Desa memiliki empat domain dan kewenangan yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari empat domain inilah yang melahirkan perspektif desa yang melihat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan yaitu; mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat undang undang desa ini, kita dapat melihat betapa desa memiliki peranan yang sangat penting, bahkan kita bisa melihat bagaimana desa memiliki posisi yang istimewa’ sehingga lahir undang undang yang sangat mendukung desa untuk tumbuh dan berkembang menjadi desa mandiri. Lantas, seperti apa sejarah desa di Indonesia?Memahami Perspektif DesaSecara historis, sebelum lahir pemerintahan NKRI, desa sudah secara mandiri menjalakan pemerintahan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat seperti air, sawah, irigasi, hutan, kebun, keamanan, ketenteraman, kekayaan desa, hubungan sosial dan desa yang melihat pemerintahan dari sisi desa tentu berbeda dengan perspektif pemerintahan yang melihat desa dari sisi pemerintahan, yakni melihat desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerintahan bekerja di bawah kendali Presiden yang mengalir secara hirarkhies dan top down dari atas sampai ke tingkat desa. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerin tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. Menurut UU No. 6/2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah masyarakat dalam melihat atau memandang Desa. Dalam buku REGULASI BARU,DESA BARU karya Sutoro Eko disebutkan bahwa selama ini ada sejumlah perspektif desa yang cenderung bias Jakarta, yang meminggirkan, meremehkan dan melemahkan desa. Perspektif tersebut adalah sebagai berikutPertama, perspektif yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya “orang desa” dan bangga bernos talgia dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan mudik lebaran yang hingar bingar, tetapi juga membawa korban jiwa yang tidak sedikit, setiap tahun juga menjadi contoh terkemuka tentang nostalgia para perantau terhadap kampung halamannya dan sanak pandang ini tidak salah. Tetapi di balik cara pandang personal itu tentu ada yang salah dalam pembangunan, mengapa urbanisasi terus mengalir, mengapa pembangunan bias kota, mengapa desa tidak mampu memberikan kehidupan dan perspektif desa sebagai wilayah. Perspektif ini tidak mengenal desa, melainkan wilayah/kawasan perdesaan, sebagai area untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah itu wajar jika setiap jenis pembangunan kawasan perdesaan – mulai dari industri, perkebunan, pertambangan dan lainlain – selalu menghadirkan konflik antara desa dengan pemerintaha atau dengan perspektif desa sebagai pemerintahan. Perspektif ini mengatakan bahwa pemerintahan mengalir secara hirrakhis dan top down dari tangan Presiden sampai ke desa. Desa adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas adminitratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke Apa itu Kelurahan?Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya. Mari kita pahami Pengertian Desa dan Kelurahan serta penghapusan, dan penggabungan kelurahanBerdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit jiwa atau 900 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 3 Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit jiwa atau 400 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 5 Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 keluarga, dengan luas paling sedikit 7 Selain itu, memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota. Dengan demikian, kelurahan merupakan perwujudan dari dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dari Bupati/Walikota kepada Lurah sebagai instansi vertikal di bawahnya. Oleh karena itu, lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Desa dan KelurahanBerdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan seperti berikutPengertian Desa dan Kelurahan serta Perbedaan Desa dan Kelurahan Penjelasan atas Perbedaan Desa dan kelurahanSecara umum perbedaan desa dan kelurahan secara prinsip terletak pada tata manajemen atau tata pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinan yang ada. Kita ketahui bersama bahwa, desa umumnya akan dipimpin oleh seorang kepala desa yang mana merupakan pilihan dari masyarakat, yaitu melalui pemilihan kepala desa Pilkades, sedangkan di dalam kelurahan akan dipimpin oleh seorang lurah, lurah ini secara otomatis ditunjuk langsung oleh bupati atau detail, mari kita ulas satu persatu perbedaan dari desa dan kelurahan, melalui penjelasan poin demi poin di bawah ini; pebedaan desa dan Perbedaan Status KepegawaianPerbedaan antara desa dan kelurahan dapat dilihat dari status kepegawaian atau perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Jika Desa maka; Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah berstatus pegawai negeri kecuali sekertaris desa yang merupakan pegawai negeri, pada umumnya perangkat desa masih bekerja secara swadaya, Jika kelurahan maka, Lurah dan stafnya pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil, karenanya akan digaji oleh APBD kabupaten atau Perbedaan Proses Pengangkatan PemimpinDalam proses pengangkatan pemimpin ada perbedaan antara desa dan kelurahan, hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup terlihat dan mendasar antara desa dan kelurahan. Jika di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan setiap warga desa memilih seperti halnya pemilu secara demokratis. Sedangkan di kelurahan, pemimpinnya atau lurah akan ditunjuk secara langsung oleh wali kota atau Perbedaan Secara SosiologiDesa dan Kelurahan memiliki perbedaan secara Sosiologi yaitu, jika Kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan hingga masuk pada wilayah sub-urban. Kemudian secara sosiologi, warga dalam satu kelurahan pada umumnya tidak saling memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain, karena dihuni dari warga yang beragam latar belakang, dan juga biasanya dari berbagai daerah yang berbeda karena adanya dengan desa, Desa biasanya terletak jauh dari kota atau urban, selain itu warga di pedesaan masih saling memiliki ikatan batin, dan memiliki prinsip gotong royong dan kebersamaan umumnya masih lekat dimiliki Perbedaan Dari Sumber Dana PembangunanDilihat dari Sumber Dana Pembangunan maka akan terlihat Perbedaan desa dan kelurahan, jika ditilik dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan untuk desa dan kelurahan maka; Jika di kelurahan memperoleh dana pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota masing-masing. Sedangkan Desa, saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana Perbedaan Periode atau Masa JabatanDilihat dari periode atau lama masa jabatan antara kepala desa dan lurah, maka dapat dengan jelas terlihat perbedaannya. Masa jabatan lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati atau wali kota. Masa kepemimpinan lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 Desa, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 Perbedaan Pada badan PerwakilanBadan perwakilan menjadi pembeda antara desa dan kelurahan, di desa kita mengenal adanya Badan Perwakilan Desa di kelurahan juga sama memiliki sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi, badan perwakilan ini memiliki sebutan yang berbeda antara desa dan di Desa maka; Badan perwakilan di desa dinamai BPD Badan Perwakilan Desa sedangkan badan perwakilan di kelurahan dinamai DK Dewan Kelurahan. Baik BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili dusun atau RW, yang mana sebagai bagian dari perwakilan suara atau partisipasi masyarakat yang tinggal dalam lingkup desa atau Perbedaan Kehidupan MasyarakatKehidupan masyarakat antara desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan Kehidupan Masyarakat dapat dilihat; di desa umumnya mengandalkan sektor agraris; pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama yang menopang kehidupan ekonomi mereka. Sedangkan masyarakat kelurahan umumnya mengandalkan sektor non-agraris, seperti menjadi buruh, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain kehidupan dan ekonomi ini, tentu tidak lepas dari letak keduanya, sebab kelurahan terletak di daerah perkotaan yang sudah padat dan memiliki banyak pabrik atau tempat kerja dan sudah tidak memiliki lahan pertanian, makan mereka kebanyakan bergerak di bidang perdagangan, industri atau sebagai Perbedaan Pada Sebut PemimpinSeperti telah disinggung berkali kali bahwa pemimpin dari desa dan kelurahan berbeda, hal ini pun pada penyebutannya yang berbeda. Dalam hal penyebutan untuk Pemimpin menjadi perbedaan mendasar dan menjadi ciri dari desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin di Desa dipimpin oleh kepala desa dan disebut sebagai kepala desa atau kades, sedangkan di kelurahan dipimpin oleh seorang lurah dan disebut sebagai demikian pembahasan mengenai Pengertian Desa dan Kelurahan serta Perbedaannya. Semoga dapat bermanfaat. Dan menjadikan kita bersama semakin paham bahwa ada dua model yang berbeda dari lembaga atau pemerintahan terendah dalam struktur tata pemerintahan di negara kita. Semoga bermanfaat, salam. Ari jelaskan perbedaan desa dengan kelurahan – Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan struktur sosial. Salah satu hal yang membedakan struktur sosial di Indonesia adalah adanya desa dan kelurahan. Meskipun keduanya merupakan satuan wilayah administratif yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan pertama yang dapat dilihat adalah sejarah dan asal-usulnya. Desa merupakan satuan wilayah administratif yang berasal dari masa pra-kemerdekaan Indonesia, sedangkan kelurahan baru muncul setelah Indonesia merdeka. Desa berasal dari sistem pemerintahan tradisional Indonesia yang ada sejak zaman kerajaan, sedangkan kelurahan dibentuk setelah Indonesia merdeka sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan di perkotaan. Perbedaan kedua adalah jumlah penduduk. Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan. Desa biasanya terdiri dari beberapa dusun atau kampung yang dihuni oleh beberapa ratus hingga beberapa ribu penduduk, sedangkan kelurahan memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dan terdiri dari beberapa RT atau RW yang dihuni oleh beberapa ribu hingga puluhan ribu penduduk. Perbedaan ketiga adalah struktur organisasi. Desa memiliki kepala desa sebagai pemimpin dan beberapa perangkat desa sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan kelurahan memiliki lurah sebagai pemimpin dan beberapa staf kelurahan sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kepala desa dipilih oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa, sedangkan lurah diangkat oleh walikota atau bupati setelah melalui proses seleksi. Perbedaan keempat adalah fungsi dan tugas. Desa memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan. Desa tidak hanya bertanggung jawab dalam hal pemerintahan, tetapi juga dalam hal pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan kelurahan lebih fokus pada tugas-tugas pemerintahan seperti pengurusan administrasi kependudukan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Perbedaan kelima adalah sumber pendanaan. Desa memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dan berasal dari APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kelurahan hanya bergantung pada APBD kota atau kabupaten. Dari perbedaan-perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang signifikan dalam sejarah, jumlah penduduk, struktur organisasi, fungsi dan tugas, serta sumber pendanaan. Meskipun keduanya merupakan satuan wilayah administratif yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia, tetapi keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kemajuan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab desa dan kelurahan harus dipahami dan diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Rangkuman 1Penjelasan jelaskan perbedaan desa dengan kelurahan1. Desa berasal dari masa pra-kemerdekaan Indonesia, sedangkan kelurahan baru muncul setelah Indonesia Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan Desa memiliki kepala desa sebagai pemimpin dan beberapa perangkat desa sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas Desa memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan Desa memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dan berasal dari APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. 1. Desa berasal dari masa pra-kemerdekaan Indonesia, sedangkan kelurahan baru muncul setelah Indonesia merdeka. Perbedaan pertama antara desa dan kelurahan adalah sejarah dan asal-usulnya. Desa berasal dari masa pra-kemerdekaan Indonesia, sedangkan kelurahan baru muncul setelah Indonesia merdeka. Desa berasal dari sistem pemerintahan tradisional Indonesia yang ada sejak zaman kerajaan, sedangkan kelurahan dibentuk setelah Indonesia merdeka sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan di perkotaan. Desa adalah satuan wilayah administratif yang berasal dari zaman kerajaan dan dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan tradisional yang terdiri dari kepala desa dan beberapa perangkat desa sebagai aparat yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Desa biasanya terdiri dari beberapa dusun atau kampung yang dihuni oleh beberapa ratus hingga beberapa ribu penduduk. Desa memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Desa juga memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak, seperti APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kelurahan, di sisi lain, baru muncul setelah Indonesia merdeka sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan di perkotaan. Kelurahan lebih dikenal sebagai satuan wilayah administratif di kota, dan biasanya memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan desa. Kelurahan lebih fokus pada tugas-tugas pemerintahan seperti pengurusan administrasi kependudukan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Kelurahan memiliki lurah sebagai pemimpin dan beberapa staf kelurahan sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Lurah diangkat oleh walikota atau bupati setelah melalui proses seleksi. Dalam hal sejarah dan asal usulnya, desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang signifikan. Desa berasal dari sistem pemerintahan tradisional Indonesia yang ada sejak zaman kerajaan, sedangkan kelurahan dibentuk setelah Indonesia merdeka sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan di perkotaan. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kemajuan pembangunan di Indonesia. 2. Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan. Perbedaan antara desa dan kelurahan yang kedua adalah jumlah penduduk. Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan. Hal ini dapat dimengerti karena desa merupakan wilayah administratif yang terdapat di daerah pedesaan, yang biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Di desa, biasanya terdapat beberapa dusun atau kampung yang dihuni oleh beberapa ratus hingga beberapa ribu penduduk. Sementara itu, kelurahan merupakan wilayah administratif yang terletak di perkotaan, yang biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Biasanya, kelurahan terdiri dari beberapa RT atau RW yang dihuni oleh beberapa ribu hingga puluhan ribu penduduk. Hal ini dapat dipahami karena di daerah perkotaan, lahan yang tersedia untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi lebih terbatas, sehingga masyarakat cenderung tinggal di tempat yang lebih padat dan memiliki akses yang lebih mudah ke fasilitas umum. Dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, kelurahan memerlukan sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Di sisi lain, desa dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, memiliki kebutuhan yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Perbedaan jumlah penduduk antara desa dan kelurahan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Di desa, partisipasi masyarakat yang tinggi dapat terjadi karena jumlah penduduk yang relatif kecil dan kebutuhan yang lebih sederhana. Sementara di kelurahan, partisipasi masyarakat bisa menjadi lebih sulit karena jumlah penduduk yang lebih besar dan kebutuhan yang lebih kompleks. Dalam hal pembangunan ekonomi, desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang signifikan karena jumlah penduduk yang berbeda. Di desa, pembangunan ekonomi biasanya difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, sementara di kelurahan, pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Dalam kesimpulannya, perbedaan jumlah penduduk antara desa dan kelurahan sangat signifikan. Desa dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit cenderung memiliki kebutuhan yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikelola, sementara kelurahan dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dan memerlukan sistem pemerintahan yang lebih kompleks. Perbedaan ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan fokus pembangunan ekonomi di desa dan kelurahan. 3. Desa memiliki kepala desa sebagai pemimpin dan beberapa perangkat desa sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Perbedaan desa dengan kelurahan selanjutnya adalah terkait struktur organisasi. Desa memiliki kepala desa sebagai pemimpin dan beberapa perangkat desa sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kepala desa dipilih oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa. Sementara itu, kelurahan memiliki lurah sebagai pemimpin dan beberapa staf kelurahan sebagai aparatur yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Lurah diangkat oleh walikota atau bupati setelah melalui proses seleksi. Kepala desa dan lurah memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di wilayah administratif masing-masing. Kepala desa bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa serta memperjuangkan kepentingan warga desa di depan pemerintah. Sedangkan lurah bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kelurahan serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga kelurahan. Tugas dan tanggung jawab kepala desa dan lurah, meskipun sama-sama berhubungan dengan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, memiliki perbedaan karena kondisi dan karakteristik masyarakat desa dan kelurahan yang berbeda. Sebagai contoh, kepala desa lebih fokus pada upaya pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan, sedangkan lurah lebih fokus pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa di wilayah kelurahan. Dari perbedaan struktur organisasi desa dan kelurahan, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya berfungsi sebagai satuan wilayah administratif, tetapi struktur organisasi dan tugas yang diemban oleh kepala desa dan lurah berbeda karena kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda pula. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab kepala desa dan lurah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di wilayah administratif masing-masing. 4. Desa memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan. Poin keempat dalam perbedaan antara desa dan kelurahan adalah tugas dan fungsi yang lebih luas yang dimiliki oleh desa dibandingkan dengan kelurahan. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam hal pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Fungsi utama desa adalah sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa. Desa memiliki tugas untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dengan melakukan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan sumber daya alam, desa bertanggung jawab untuk menjaga konservasi dan rehabilitasi lingkungan agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa secara berkelanjutan. Desa juga memiliki tugas untuk melaksanakan program-program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya bagi masyarakat desa. Desa bertanggung jawab untuk menyediakan akses dan memperbaiki fasilitas umum seperti sarana kesehatan, air bersih, sanitasi, dan jalan desa agar masyarakat desa dapat memiliki akses yang lebih baik dan mudah untuk mengakses layanan tersebut. Sedangkan untuk kelurahan, tugas utamanya adalah dalam hal pemerintahan, seperti pengurusan administrasi kependudukan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Kelurahan juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan program-program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam hal pembangunan, kelurahan lebih fokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat kota. Kelurahan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota seperti program kebersihan lingkungan, program kesehatan lingkungan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. Dari perbedaan tugas dan fungsi ini, dapat dilihat bahwa desa dan kelurahan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan fungsinya sebagai satuan wilayah administratif. Meskipun keduanya merupakan satuan wilayah administratif yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia, tetapi keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kemajuan pembangunan di Indonesia. 5. Desa memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dan berasal dari APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Poin kelima dari perbedaan desa dengan kelurahan adalah sumber pendanaannya. Desa memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kelurahan. Sumber pendanaan desa berasal dari APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana desa diberikan setiap tahunnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk kelurahan, sumber pendanaannya hanya berasal dari APBD kota atau kabupaten. Sumber pendanaan kelurahan cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan desa karena kelurahan memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dan wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan desa. Meskipun begitu, kelurahan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Dana desa digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan irigasi, pembangunan jalan, serta pembangunan tempat ibadah. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan program-program kesehatan. Dalam hal ini, desa memiliki keuntungan karena sumber pendanaannya lebih banyak dan bervariasi. Hal ini memungkinkan desa untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik dan efektif. Namun, hal ini bukan berarti kelurahan tidak dapat melakukan hal yang sama. Kelurahan masih dapat memperjuangkan anggaran yang lebih besar dari APBD kota atau kabupaten untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dana desa, desa harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Desa harus memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Dalam kesimpulannya, desa memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan kelurahan. Sumber pendanaan desa berasal dari APBD kabupaten atau kota serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Meskipun begitu, kelurahan masih dapat memperjuangkan anggaran yang lebih besar dari APBD kota atau kabupaten untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan masyarakat.

jelaskan perbedaan desa dengan kelurahan